Aliansi Masyarakat Adat se-Kalteng dan Koalisi Ormas Kalteng Desak Penarikan Brimob, Serukan Hentikan Kekerasan terhadap Masyarakat Adat

masukkan script iklan disini

Palangkaraya – Aliansi Masyarakat Adat se-Kalimantan Tengah bersama Koalisi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kalimantan Tengah menggelar aksi damai di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah, Jalan Tjilik Riwut Km 1, Kota Palangka Raya, Rabu (15/1/2026).

Aksi ini merupakan seruan terbuka masyarakat adat Kalimantan Tengah agar tidak lagi terjadi benturan antara masyarakat dengan aparat kepolisian maupun pihak keamanan perusahaan dalam konflik agraria, khususnya di wilayah perkebunan kelapa sawit.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan utama berupa penarikan pasukan Brimob dari kawasan perkebunan sawit yang tengah bersengketa dengan masyarakat adat. Mereka menilai pendekatan keamanan bersenjata bukanlah solusi atas konflik lahan yang telah berlangsung bertahun-tahun dan justru memperdalam luka sosial di tengah masyarakat.

Perwakilan massa aksi menegaskan bahwa masyarakat adat Kalimantan Tengah tidak pernah memusuhi Polri. Justru sebaliknya, masyarakat masih menaruh harapan besar kepada kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

“Kami tidak ingin lagi masyarakat Kalimantan Tengah selalu bentrok dengan polisi. Kami ingin polisi hadir sebagai pelindung rakyat, bukan sebagai pihak yang berhadapan dengan rakyat,” ujar salah satu orator dalam orasinya

Aliansi Masyarakat Adat se-Kalteng menilai selama ini masyarakat adat kerap diposisikan berhadapan langsung dengan aparat keamanan, sementara akar persoalan konflik antara masyarakat dan perusahaan belum diselesaikan secara adil.

“Yang bermasalah adalah masyarakat dengan perusahaan, bukan dengan kepolisian. Maka perusahaan harus bertanggung jawab atas konflik yang terjadi,” tegas orator tersebut.

Massa juga menyoroti keberadaan perusahaan-perusahaan yang diduga tidak memiliki izin lengkap atau melanggar hak-hak masyarakat adat, namun tetap beroperasi dengan pengawalan keamanan. Kondisi ini dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Kami mohon jangan lagi membela perusahaan yang tidak memiliki izin. Jangan sampai hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” lanjutnya

Dalam aksi itu, masyarakat adat menyampaikan harapan besar agar negara benar-benar hadir memberikan keadilan, kesejahteraan, dan rasa aman yang nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat adat Dayak yang hidup di wilayah adat dan tanah leluhur mereka.

“Kami hanya ingin hidup dengan tenang, sejahtera, dan aman di tanah kami sendiri. Kami memohon agar hukum benar-benar memberikan perlindungan yang nyata kepada masyarakat adat,” ungkap salah satu perwakilan aksi.

Aksi berlangsung secara tertib dan damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Aliansi Masyarakat Adat se-Kalteng dan Koalisi Ormas Kalteng berharap aspirasi ini dapat menjadi perhatian serius Polda Kalimantan Tengah, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya, agar konflik agraria dapat diselesaikan secara adil, manusiawi, dan bermartabat tanpa mengorbankan masyarakat adat.(Andia)