Notification

×

Iklan




Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Kasus Pengancaman Pelapor Judi Tembak Ikan di Sambas Naik ke Laporan Polisi, Penasihat Hukum Desak Pengusutan Tuntas Jaringan Asiong

06 November 2026 | 12:54 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-06T12:54:40Z

 


Laporan Pengancaman Terkait Judi Tembak Ikan di Sambas Resmi Diproses Polda Kalbar 


PONTIANAK — Pengaduan yang dilayangkan oleh Dayat alias Yayat (40), warga Dusun Parit Kolor, Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, resmi dinaikkan statusnya menjadi Laporan Polisi (LP) di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Kalimantan Barat. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/279/XI/2026/SPKT/POLDA KALIMANTAN BARAT, tertanggal Jumat, 6 November 2026.


Laporan ini dibuat menyusul dugaan tindak pidana pengancaman yang dialami pelapor, yang diduga berkaitan dengan upayanya menyampaikan informasi dan kritik mengenai aktivitas perjudian tembak ikan di wilayah Kabupaten Sambas.


Kronologi Singkat Berdasarkan Laporan Polisi


Peristiwa bermula pada akhir Maret 2026, ketika pelapor menerima informasi beredar di media sosial mengenai kegiatan dugaan judi tembak ikan di wilayah Selakau, Pemangkat, dan sekitarnya.


Pada 31 Mei 2026, Dayat kembali menyebarkan informasi tersebut melalui platform media sosial miliknya. Tak lama berselang, tepatnya pada pukul 19.00 WIB di hari yang sama, pelapor mengaku mendapat panggilan telepon melalui aplikasi WhatsApp dari seseorang yang dikenal dengan nama alias Bujang Gadoh.


Berdasarkan keterangan dalam laporan, terduga pelaku yang disebut-sebut sebagai pengawas lapangan dari jaringan usaha yang dikelola oleh seseorang bernama Asiong, diduga melontarkan pengancaman. Pelapor didesak untuk menghentikan pemberitaan, menghapus informasi yang telah disebarkan, serta diminta membuat pernyataan penyangkalan.


Dasar Hukum dan Pasal yang Disangkakan


Dalam laporan resmi tersebut, tim kuasa hukum menyertakan sejumlah pasal sebagai dasar hukum penanganan perkara, di antaranya:


Pasal 45B jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.


Pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengancaman.


Ketentuan terkait tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP.


Pernyataan Penasihat Hukum dan Perwakilan Jurnalis


Asido Jamot Tua Simbolon, S.H., selaku Penasihat Hukum/Penerima Kuasa dari pelapor, menyatakan bahwa naiknya status pengaduan ini menjadi laporan resmi merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi warga.


"Hari ini laporan klien kami telah resmi tercatat di Polda Kalbar. Ini membuktikan bahwa setiap warga negara berhak melaporkan peristiwa hukum yang dialaminya tanpa rasa takut. Kami menduga ada upaya pembungkaman terhadap warga atau insan pers yang menyuarakan keresahan publik. Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum ini kepada aparat kepolisian dan berharap penanganan dilakukan secara transparan serta objektif," ujar Asido.


Senada dengan hal tersebut, Riki Ashadi, S.H., perwakilan jurnalis Kabupaten Sambas sekaligus Pengurus AKPERSI (Asosiasi Keluarga Pekerja Pers Seluruh Indonesia) Wilayah Kalimantan Barat, turut mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas segala bentuk penyakit masyarakat, khususnya praktik perjudian online dan darat yang beroperasi di wilayah Selakau, Pemangkat, dan Tebas.


"Kami memohon kepada Bapak Kapolda Kalbar beserta jajaran Direskrimsus untuk segera memproses laporan ini. Mari kita buktikan bahwa hukum di Indonesia berlaku adil tanpa pandang bulu. Penegakan hukum terhadap perjudian merupakan atensi nasional yang sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian," tegas Riki.


Jurnalis:RA

Editor: Tim Redaksi 



Catatan Redaksi

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak yang namanya disebutkan dalam laporan belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

×
Berita Terbaru Update