Notification

×

Iklan




Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Panitia Serahkan Dokumen Penyempurnaan CDOB Sambas Pesisir, DPRD Kalbar Didesak Segera Jadwalkan Paripurna

22 November 2026 | 08:41 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-22T08:41:26Z

 


​PONTIANAK, SFN — Upaya pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Sambas Pesisir (KSP) memasuki tahapan baru setelah panitia pemekaran menyerahkan dokumen hasil penyempurnaan persyaratan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (17/11/2026).


​Penyerahan berkas berlangsung di Aula DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan diterima oleh Pelaksana Tugas/Pejabat Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar, Suprianus Herman, S.H., M.Pd., yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyerahan dokumen.


​Perwakilan Tim Panitia CDOB KSP, Erwin Saputra, S.E., didampingi Sekretaris Umum Panitia, Jalil Muhammad, S.H., M.H., menyampaikan informasi tersebut kepada wartawan di Mess Pemda Sambas, Pontianak.


​Menurut Erwin, proses pemekaran ini melibatkan berbagai unsur masyarakat di wilayah tersebut, terdiri atas 10 orang panitia, 33 kepala desa, 33 ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta 20 orang keterwakilan perempuan.


​"Keterlibatan berbagai elemen tersebut menjadi bukti bahwa perjuangan Kabupaten Sambas Pesisir bukan sekadar keinginan segelintir orang, melainkan aspirasi masyarakat yang menghendaki peningkatan pelayanan pemerintahan dan percepatan pembangunan," ujar Erwin.


​Sementara itu, Kepala Desa Singaraya, Elder, mendorong Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat agar segera membawa dokumen penyempurnaan tersebut ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk diagendakan pembahasannya. Langkah itu diharapkan dapat mempercepat proses menuju rapat paripurna guna memperoleh persetujuan bersama antara DPRD Provinsi Kalbar dan Gubernur Kalimantan Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



​Tokoh masyarakat Selakau Timur, H. Jumadi, turut mengingatkan delapan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Sambas agar aktif mengawal aspirasi warga hingga ada kepastian lanjutan.



​Senada dengan Jumadi, Kepala Desa Parit Baru, H. Suhardi, menilai delapan wakil rakyat asal Kabupaten Sambas perlu menunjukkan komitmen politik yang kuat di setiap tahapan proses CDOB KSP. Ia menekankan bahwa pemekaran wilayah bertujuan mendekatkan layanan administrasi, memangkas rentang kendali birokrasi, memperbaiki akses pendidikan dan kesehatan, membuka peluang investasi, serta mempercepat pembangunan infrastruktur pesisir, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


​"Masyarakat tentu tidak ingin perjuangan panjang yang telah melibatkan kepala desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perwakilan dari kaum perempuan, akhirnya hanya berakhir sebagai tumpukan dokumen tanpa kepastian tindak lanjutnya di pintu Gedung Perwakilan Rakyat DPRD Kalbar," kata Suhardi.(RA/RED)


×
Berita Terbaru Update