.png "REDAKSI")
BARITO UTARA – Rencana aksi demonstrasi yang sebelumnya akan digelar pada Senin, 15 September 2025, resmi dibatalkan oleh Aliansi Masyarakat Barito Utara Bersatu Peduli Demokrasi.
Keputusan pembatalan ini diambil setelah aliansi menyampaikan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa perjuangan mereka tetap berlanjut melalui jalur hukum dan petisi kepada DPRD Kabupaten Barito Utara.
Dalam pernyataannya, Aliansi Masyarakat Barito Utara Bersatu menegaskan dukungan penuh terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Barito Utara Nomor 365 Tanggal 09 Agustus 2025 tentang penetapan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara terpilih. Mereka juga menuntut agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak merubah hasil keputusan KPUD tersebut.
Aliansi menyebutkan bahwa dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Barito Utara, yang disaksikan oleh berbagai pihak mulai dari Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam XII Tambun Bungai, Kapolda Kalimantan Tengah, hingga jajaran KPUD dan Bawaslu, tidak ditemukan adanya pelanggaran atau kejadian khusus.
Oleh karena itu, aliansi menegaskan bahwa tuntutan mereka akan difokuskan dalam bentuk petisi resmi kepada DPRD Kabupaten Barito Utara, bukan melalui aksi demonstrasi di jalanan.
Selain itu, aliansi juga menegaskan bahwa rencana demonstrasi yang sempat beredar tidak ada unsur politik dari pihak pasangan calon yang mereka dukung. Aksi tersebut murni lahir dari hati nurani masyarakat Barito Utara yang ingin suaranya dihargai.
“Harapan kami sederhana, yaitu agar Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan sesuai hasil suara yang sudah kami berikan. Jumlah suara kami sebanyak 3.411 suara sah, jangan sampai diabaikan. Itu adalah suara hati nurani kami sebagai rakyat Barito Utara,” ujar salah seorang warga yang mewakili suara aliansi.
Dengan adanya keputusan ini, masyarakat diharapkan tetap tenang, menjaga persatuan, dan menunggu proses hukum yang sedang berjalan dengan penuh keyakinan pada asas demokrasi.(Andia/Red)
.png "REDAKSI")
